Senin, 30 Agustus 2010

Sumber Daya Manusia Pertanian


Sumber Daya Manusia Pertanian
Dalam berbagai bidang, sumber daya manusia menjadi pelaku utama yang menggerakkan tata laksana sebuah institusi, maupun negara. Pemerintahan yang berjalan saat ini juga diisi oleh sumber daya manusia yang tentunya adalah orang-orang yang terpilih. Dalam kata lain, mereka yang dapat duduk menjalankan tugas negara itu adalah orang yang memiliki kapabilitas lebih dari pada yang lain.
Namun lain halnya jika praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang berlangsung. Tentunya semua kesempatan itu diisi oleh orang yang memiliki kedekatan khusus dengan atasan dan sanggup mengeluarkan materi lebih dibanding orang lain. Jika praktek ini terjadi maka belum tentu sumber daya manusia yang menduduki posisi itu memiliki kemampuan yang handal seperti yang diharapkan.
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).
Dimensi sumber daya manusia meliputi jumlah, komposisi, karakteristik (kualitas), dan persebaran penduduk (Effendi, 1991). Dimensi tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Selain keterkaitan antara kuantitas dan kualitas yang telah disinggung sebelumnya, komposisi dan persebaran juga sangat penting.
Peranan dan arti penting sumber daya manusia dalam berbagai bidang diantaranya:
1. Sumber Daya Manusia Pendidikan
Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, pendidikan adalah modal utama dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia akan berlipat daya guna bila dikelola dan diatur oleh sumber daya manusia yang terdidik dan ahli di bidangnya melalui pengajaran. Hal ini sudah dibuktikan oleh Indonesia dalam rentang sejarah selama ini, bahwasannya Indonesia memang punya kemampuan yang unggul. Sudah saatnya Indonesia berpikir keras sekaligus bertindak nyata dalam memajukan pendidikan.
Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, faktor pendidikan adalah faktor utama untuk mencetaknya. Untuk itu pelaku-pelaku pencerdas generasi bangsa ini adalah mereka yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Keberadaan guru dan dosen memegang peranan penting dalam proses pembelajaran masyarakat. Dari kerja keras guru dan dosen yang profesional maka tidak mustahil jika hasil yang dicapai juga akan baik bagi peningkatan sumber daya manusia.
Tidak lepas dari kode etik profesi pendidik, dalam kode etik profesi guru poin kedua disebutkan bahwa guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, maka tuntutan yang demikian itu menjadi kewajiban seorang guru untuk melaksanakannya. Guru memegang teguh prinsip ini, sehingga apa-apa yang dilakukan guru dapat menjadi suri tauladan bagi muridnya. Selain itu materi yang diberikan guru benar-benar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Sejalan dengan diberlakukannya sertifikasi profesi pendidik, maka pendidik harus pula memiliki minimal empat kompetensi, diantaranya:
a. Kompetensi paedagogik
Yaitu kompetensi dalam bidang pengajaran. Karena guru berperan sebagai transmitor (penerus) maka kemampuan untuk menyampaikan bahan ajar juga perlu diperhatikan. Kompetensi pada bagian ini perlu ditunjang oleh pendidikan yang menjurus pada bidang keguruan, dalam hal ini lembaga yang dapat mencetak pendidik seperti LPTK (Abin Syamsuddin , 2003)
b. Kompetensi pribadi
Yaitu kemampuan diri pribadi dalam menyikapi masalah masalah pribadinya, termasuk kemampuan kognitif guru. Menurut Gordon dalam Mulyasa (2006), penguasaan materi sebagai konsep kompetensi bidang pengetahuan dan pemahaman serta skill. Secara penguasaan pengetahuan berarti guru mengetahui cara melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai kebutuhannya. Secara penguasaan pemahaman berarti guru memiliki kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Penguasaan skill berarti guru memiliki kemampuan melakukan tugas yang dibebankan padanya.
c. Kompetensi sosial
Yaitu kemampuan guru dalam bergaul dengan lingkungannya. Citra guru di mata masyarakat merupakan suatu cerminan bahwa guru tersebut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat atau tidak. Sebagaimana disampaikan oleh Moh Surya (1997), guru juga berperan sebagai pekerja sosial (social worker), yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya guru merupakan pioner dalam masyarakat.
d. Kompetensi profesional
Pengertian profesional secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Oleh karena itu seseorang atau tenaga profesional tidak dapat dimulai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala segi. Di samping keahlian dan keterampilannya juga perlu diperhatikan mentalitasnya. Selain itu, yang dimaksud profesional adalah kemampuan, keahlian atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya sedemikian rupa dalam kurun waktu tertentu yang relatif lama sehingga hasil kerjanya bernilai tinggi dan diakui serta diterima masyarakat (MenPAN, 2002 : 14). Jadi yang dikatakan dengan tenaga profesional itu ialah tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental terpuji, juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.
Guru yang profesional, yang menguasai materi pelajaran yang diajarkannya, dan sangat menguasai ilmu mendidik, tentunya memiliki kemampuan menjadikan anak didiknya manusia yang prestatif, memiliki komitmen tinggi, menghargai waktu, serta menghargai ilmu.
Dalam proses belajar-mengajar, guru menempati posisi penting dan penentu berhasil-tidaknya pencapaian tujuan suatu proses pembelajaran. Sekalipun proses pembelajaran telah menggunakan berbagai model pendekatan dan metode yang lebih memberi peluang siswa aktif, kedudukan dan peran guru tetap penting dan menentukan. Sebagai pekerjaan yang mulia dan dituntut profesionalitas yang tinggi maka profesi guru tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Kemajuan pendidikan di Negara ini setidaknya juga ditunjang dari profesionalitas seorang gurunya (Popham dan Baker, 1992:4).
Kembali pada pentingnya sumber daya manusia pendidikan, bahwa generasi yang nantinya akan tercetak tentu melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian dibutuhkan pula sumber daya manusia di bidang pendidikan yang mampu memberikan keterampilannya serta pemahamannya pada peserta didik. Pada akhirnya akan terjadi proses transfer ilmu dan keahlian pada generasi yang berikutnya.
2. Sumber Daya Manusia Pertanian
Negara kita adalah negara yang kaya akan hasil alam yang dapat dimanfaatkan di bidang pertanian. Walaupun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, namun tidak dapat disepelekan keberadaan aktivitas pertanian. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, sepertinya pembanguna sumber daya manusia di bidang pertanian sangatlah penting. Komoditi pertanian yang dihasilkan juga akan tergantung oleh sumber daya manusianya disamping faktor alam.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian terus dilakukan oleh pemangku kebijakan (stakeholder) dalam hal ini adalah Departemen Pertanian RI. Pembangunan di sektor Pertanian meliputi peningkatan kualitas SDM petani melalui penyuluhan tata cara bertani yang baik, merupakan program DEPTAN dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pertanian pada para petani.
Bidang usaha yang paling maju di Indonesia adalah bidang pertanian. Maju dalam arti paling dahulu diusahakan, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha itu paling banyak, serta pengalaman bangsa Indonesia di bidang ini tentunya paling banyak (I Made Sandy, 1985:107).
Di dalam usaha tani kita mengenal istilah 1) petani pemilik, yaitu petani yang mengusahakan sendiri tanahnya. 2) petani penggarap yaitu petani yang mengusahakan tanah orang lain atas dasar bagi hasil. 3) buruh tani ialah orang yang menyewakan tenaganya untuk usaha pertanian.
Dalam kenyataan sehari-hari, pemisahan antara buruh tani dengan petani penggarap ataupun petani pemilik sering tidak mudah. Petani pemilik, yang kebetulan tanahnya sempit, ada yang menyempatkan dirinya untuk menggarap tanah orang lain.
3. Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi
Globalisasi yang membawa perubahan begitu nyata terhadap perkembangan teknologi ternyata perlu diimbangi oleh sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan hasil teknologi ini. Kenyataan saat ini semua sektor sudah tersentuh oleh adanya teknologi. Teknologi merubah cara orang melakukan sesuatu, seperti halnya saat ini proses pencarian informasi cukup mudah dengan hadirnya layanan internet.
Tidak hanya di sektor informasi saja, sektor pertanian, peternakan, kedokteran, pendidikan, perbankan, pemerintahan dan lain sebagainya telah menggunakan alat-alat yang berteknologi baik teknologi sederhana maupun teknologi canggih. Agar dapat bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi saat ini, kemampuan manusia Indonesia dalam hal penguasaan teknologi sangat diperlukan. Hal ini mendukung pada pengembangan sektor lain yang tersentuh oleh keberadaan teknologi.
Kenyataan pahit yang diterima Indonesia jangan sampai terus menerus terjadi di kemudian hari. Dijualnya saham Indosat pada korporasi asing berbendera Singapura merupakan kenyataan pahit itu, betapa tidak mampunya Indonesia mengelola usaha dibidang telekomunikasi secara baik sehingga harus dijual sebagian sahamnya ke pihak asing. Memang cukup beralasan, sebab kondisi keuangan negara tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan secara berkesinambungan. Akan tetapi jika kita berpikiran panjang, kita akan hati-hati untuk menjualnya ke pihak luar. Akibatnya ketika kondisi keuangan kita cukup untuk membeli saham yang dulu dijual, investor asing tersebut mematok harga yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa politik pasar memang bermain disini.
Teknologi sebagai sumber daya pembangunan yang lain memang menjadi penting pula belakangan ini. Namun perkembangan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia. Pengalaman-pengalaman negara maju seperti Jerman, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, serta negara-negara industri baru, seperti Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan mereka sebagian mereka besar didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Beberapa ahli sepakat bahwa pembangunan di Indonesia juga sudah semestinya mengandalkan sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Para ahli juga sepakat bahwa kualitas sumber daya manusia yang sekarang kita miliki masih perlu ditingkatkan, agar tantangan tersebut bisa teratasi dengan baik (Faturochman dan Ambar Widaningrum, 2000).
Sumberdaya dalam bidang teknologi informasi ini, yang seharusnya dan umumnya berasal dari jurusan Informatika ini fenomenanya memang menarik. Lulusan yang dihasilkan dalam setahun bisa mencapai ribuan. Lulusannya juga tidak sedikit yang menganggur. Sementara di sisi lain, para pencari kerja mengeluhkan susahnya mencari orang-orang yang berhubungan dengan informatika ini.
Namun kalau ditelaah lebih jauh, ternyata kuncinya yang dicari adalah yang memahami dan bisa mengimplementasikan, bukan yang memiliki gelar saja. Sehingga tidaklah menjadi aneh, karena tidak semua yang menjadi sarjana informatika berkualitas. Beberapa perusahaan baik dari Eropa dan Amerika tidak jarang mengontak penulis mengenai sumberdaya manusia ini. Termasuk mengerjakan pembangunan sistem informasi. Mereka begitu senang dengan orang Indonesia. Kenapa tidak, standar gaji orang Indonesia secara umum dibandingkan dengan standar gaji mereka rendah lumayan rendah (Jack Febrian, 2007).
4. Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan
Terdapat 3 simpul permasalahan SDM Kesehatan yaitu (1) masalah keterkaitan antara tugas jabatan dengan kompetensinya, (2) masalah pengelolaan yang variatifkhususnya dalam bidang reward, yang tergantung padakemampuan daerah, dan (3) masalah ketidakseimbanganantara rekruitmen, pendayagunaan dan pembinaan di berbagaidaerah khususnya daerah terpencil
Hasil penelitian th. 2000 menunjukkan gambaran : 1) 70,9%perawat dan bidan selama 3 tahun terakhir tidak pernah mengikuti pelatihan, 2) 39,8% perawat dan bidan masih melakukan tugas-tugas non keperawatan, 3) 47,4% perawat dan bidan tidak memiliki uraian tugas secara tertulis, dan 5) belum dikembangkan monitoring dan evaluasi kinerja perawat dan bidan secara khusus (Wasis Budiarto, 2007)
Pembangunan Pertanian dan Perdesaan
Banyak pembicara dalam berbagai kegiatan termasuk dalam RPPK menyatakan bahwa pembangunan pertanian dalam arti luas harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada dasarnya Pertanian, perikanan, dan kehutanan telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, pemenuhan kebutuhan pangan (termasuk gizi) dan bahan baku industri, sumber alternatif energi yang lestari, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.  Selain itu pertanian juga mampu mendorong perkembangan sektor ekonomi lain, menjadi andalan kegiatan ekonomi dihampir seluruh daerah, khususnya daerah perdesaan,  menjadi andalan ekspor, dan yang merupakan pilar utama pelestarian lingkungan hidup atau daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan.  Pertanian, perikanan, dan kehutanan mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang besar, melalui keterkaitan ‘input-output-outcome’ antar industri, konsumsi dan investasi.  Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga bidang tersebut sangat terkait dengan berbagai nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
Telah dibuktikan dalam masa krisis pada sekitar tahun 1999, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dapat menolong bangsa Indonesia keluar dari berbagai kesulitan sosial-ekonomi.  Hal ini berdasarkan pada fakta empiris, bahwa ada tiga permasalahan mendasar yang terjadi saat itu (pada masa krisis) yaitu kekurangan sembilan bahan pokok (sembako), menurunnya kesempatan kerja dan berusaha, yang berakibat banyaknya tenaga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menurunnya perolehan devisa.  Pada kenyataannya  ternyata ketiga permasalahan tersebut dapat ditanggulangi melalui penguatan dan pemberdayaan agribisnis dan agroindustri.  Terbukti bahwa selama masa krisis hanya sektor pertanian yang masih memiliki pertumbuhan positif. Pada saat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif hingga -13,7 persen tahun 1997/1998, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih tumbuh positif 0,9 persen, bahkan kelompok pertanian non-tanaman pangan masih mencapai pertumbuhan hingga 6 persen pada periode tersebut. Pada periode tersebut pertanian, perikanan dan kehutanan mampu menampung sekitar 5 juta tenaga kerja baru yang keluar dari sektor industri.
Saat ini, secara makro pertanian, perikanan, dan kehutanan telah memberi kontribusi yang sangat signifikan.  Pertanian, perikanan, dan kehutanan telah memberi kontribusi hingga 15 persen terhadap pendapatan nasional, dan menyediakan pekerjaan bagi sekitar 43 juta orang atau sekitar 45 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia.  Kontribusi makro yang signifikan tersebut diperkuat dengan peran lain, yaitu kontribusi produk-produk PPK dalam ekspor netto yang positif dan bertumbuh, serta peran PPK dalam menyangga ekonomi pada saat krisis (buffer role).  Ketika ekonomi Indonesia mulai bangkit kembali antara tahun 1999-2003, pertumbuhan ekonomi ditopang terutama oleh konsumsi dan petani, nelayan, dan masyarakat desa menjadi kelompok konsumen dengan jumlah terbesar dari berbagai produk sektor lain.
Namun demikian, saat ini pertanian juga masih menghadapi berbagai permasalahan yang sangat berat.  Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah lemahnya daya saing, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM berkualitas, sumberdaya alam yang semakin tertekan, dukungan infrastruktur yang serba terbatas, dan dukungan sektor lain yang serba terbatas.  Banyak tempat di Indonesia dimana sumberdaya alam sektor pertanian belum termanfaatkan secara optimal, sehingga efisiensi dan produktivitasnya masih relatif rendah.  Sebaliknya ditempat lain telah terjadi eksploitasi berlebihan sehingga kualitas sumberdaya alamnya menurun drastis.
Daerah yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya adalah daerah perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya berbasis pada sumberdaya perdesaan yang pada umumnya adalah adalah sumberdaya alam terutama pertanian, perikanan dan kehutanan. Upaya memacu pertumbuhan wilayah perdesaan termasuk RPPK, sudah barang tentu fokus perhatian kita harus diarahkan pada pencermatan karakter wilayah perdesaan itu sendiri.  Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, para pengambil keputusan perlu memiliki wawasan komprehensif kewilayahan yang utuh.  Kesalahan mengambil model pembangunan di daerah  akan berakibat fatal bagi masa depan suatu daerah atau negara secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan adanya SDM yang berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk pembangunan daerah.  Dari SDM terdidik inilah diharapkan banyak ide-ide cemerlang yang sejalan dengan kebutuhan daerahnya (specific location) yang sangat berguna bagi daerah. Salah satu pencetak SDM berkualitas itu tentulah Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi yang kompetensi utama di bidang pertanian dalam arti luas.
Perlunya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Pertanian
Seperti telah disebutkan di atas, salah satu permasalahan mendasar di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah keterbatatasan jumlah dan kualitas SDM bidang pertanian. Permasalahan SDM ini tentu saja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap munculnya permasalahan-permasalahan lain.  Begitu juga sebaliknya, jika permasalahan SDM ini dapat diatasi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan maka permasalahan yang lain akan dapat diatasi dengan lebih baik.
Saat ini sebagian besar sumberdaya manusia yang mendukung sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan masih rendah kualitasnya.  Bagian tersebesar yaitu petani mempunyai tingkat pendidikan formal yang rendah atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar.  Hal ini menyebabkan kemampuan dalam menyerap informasi dan mengadopsi teknologi relatif sangat terbatas.  Rendahnya tingkat pendidikan tersebut juga berakibat pada rendahnya kemampuan petani, peternak, nelayan maupun petani hutan dalam mengelola usahanya sehingga usahanya tidak dapat berkembang dengan baik dan rata-rata pendapatan menjadi rendah.
Sementara itu dalam tingkat penyuluh ditemui bahwa jumlah penyuluh yang ada sangat terbatas jumlah dan kualitasnya.  Rata-rata usia penyuluh juga sudah lebih dari 45 tahun.  Sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan belum baik sehingga belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi profesi seorang penyuluh.
Dalam tingkat pengambil kebijakan, masih banyak ditemui instansi daerah yang belum mampu memetakan sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan di daerah secara komprehensif dan memiliki kecermatan dalam membuat konsep pemanfaatannya.  Bila melihat fakta bahwa sebagian besar potensi pedesaan di Indonesia adalah berupa potensi sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan maka sudah seharusnya instansi-instansi di daerah diisi oleh SDM berkualitas yang memiliki pemahaman akan pertanian dalam arti luas.  Keperluan SDM pertanian yang berkualitas tersebut menjadi sangat penting dalam program RPPK, dikarenakan arah pengembangan bersifat pendekatan partisipatif lokal, serta adanya desentralisasi kebijakan sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing daerah berkaitan dengan otonomi daerah.
Peran Pendidikan Tinggi Pertanian dalam Pembangunan (Pertanian dan Perdesaan)
Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam pembangunan pertanian dan perdesaan diantaranya: 1) Mengoptimalkan pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya pertanian (land, water, manpower, capital and technology), 2) Diversifikasi pertanian yang komprehensif, 3) Aplikasi teknologi tepat guna secara dinamis, 4) Peningkatan efisiensi dalam bidang agribisnis melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian serta nilai tambah produk pertanian dengan cara aplikasi IPTEKS yang ramah lingkungan dan mampu meningkatkan taraf kehidupan petani.  Daya saing, produktivitas, dan efisiensi akan ditentukan oleh pemaduan sumberdaya alam, sumberdaya modal, dan sumberdaya pengetahuan (resource and knowledge based combination).   Jumlah penduduk yang besar di Indonesia jika terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi akan menjadi kekuatan yang sangat besar.  Disamping aspek kualitas, aspek penyebarannya di berbagai daerah juga sangat menentukan.
Pendidikan tinggi pertanian Indonesia telah sejak lama berperan dalam pengembangan sumberdaya manusia serta telah memberikan sumbangan nyata dalam mendukung perkembangan pertanian dan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya.  Sejarah telah menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian dan perkembangan kegiatan pertanian.  Demikian juga untuk kondisi saat ini, seperti yang telah dikemukakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya pendidikan tinggi dapat berperan aktif mendukung pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam: 1) Mengembangkan SDM berkualitas, 2) Mendukung pencapaian keamanan dan ketahanan pangan, 3) Mendukung perkembangan agribisnis, 4) Melakukan penemuan, pengembangan dan penerapan IPTEKS, 5) Berperan serta dalam menjaga dan memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup.  Kelima hal itu dapat diimplementasikan melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan pemberdayaan masyarakat oleh Perguruan Tinggi.
Dengan demikian, dapat dikatakan Perguruan Tinggi dalam pembangunan pertanian dan perdesaan memiliki peran dalam menghasilkan lulusan dan IPTEKS. Lulusan Perguruan Tinggi haruslah berkualitas dan mampu menjadi agents of change yang memiliki kepekaan lingkungan dan sosial, menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kemanusiaan serta memiliki mental kewirausahaan. Perguruan Tinggi dituntut mampu menghasilkan IPTEKS yang tepat guna untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.  Disamping itu Perguruan Tinggi juga merupakan mediator pembangunan melalui bridging, dispute settlement/conflict management, serta sebagai pelaksana pembangunan melalui partisipasi langsung maupun kerjasama/kemitraan.
Untuk dapat menjalankan peran tersebut, Perguruan Tinggi harus memiliki daya respon yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat.  Harapan dan tuntutan masyarakat terhadap hasil pendidikan dapat ditemukan dari pernyataan-pernyataan masyarakat mengenai kebutuhannya terhadap lulusan Perguruan Tinggi yang dapat memecahkan masalah-masalah kuantitatif maupun kualitatif.  Meskipun demikian, perlu diingat masalah-masalah yang ditemukan di masyarakat seringkali bersifat kontemporer dan kadang-kadang dapat menutupi masalah-msalah yang akan timbul di kemudian hari yang bersifat lebih fundamental.  Perguruan Tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan baik technical, soft skills, maupun emotional dan spiritual skills, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman yang senantiasa berubah.  Dengan demikian,  Perguruan Tinggi perlu merumuskan sistem kurikulum yang bersifat, lugas, sederhana, mampu memberikan keleluasaan dalam meramu mata kuliah untuk memperluas wawasan lulusan tanpa mengorbankan efisiensi penyelenggaraan, dan luwes sehingga mampu menampung kemungkinan perubahan yang senantiasa terjadi dan  relevan terhadap kebutuhan masyarakat.  Dengan perkataan lain, kurikulum tersebut mempunyai daya respon yang tinggi terhadap perubahan tuntutan masyarakat.  Selain itu tuntutan akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas bagi calon mahasiswa yang berpotensi dari berbagai strata sosial dan asal daerah menuntut kreatifitas Perguruan Tinggi untuk menciptakan sistem rekrutmen mahasiswa baru dengan tingkat distribusi yang semakin merata baik.  Dengan distribusi yang merata ini diharapkan transfer IPTEKS juga akan semakin merata ke berbagai daerah di Indonesia.
Perguruan Tinggi merupakan tempat dididiknya para generasi penerus bangsa.  Program BUD IPB dimaksudkan sebagai wadah dan upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam bidang SDM pertanian dalam arti luas. IPB yakin masih banyak calon mahasiswa berprestasi yang belum memiliki kesempatan secara merata untuk mengembangkan potensi dirinya ke jenjang pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang pertanian dalam arti luas karena keterbatasan akses baik dikarenakan hambatan geografis maupun finansial.  Melalui program BUD diharapkan daerah akan lebih mampu berperan dan memberikan sumbangsih nyata bagi pembangunan nasional berbasis kerakyatan karena salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional antar lain dari keberhasilan dalam membangun kualitas SDM yang dapat dihandalkan untuk kesejahteraan rakyatnya.
Hal penting lain yang diperlukan di daerah dan perdesaan adalah tersedianya tenaga terampil yang benar-benar siap di lapangan, baik dalam proses produksi hulu dan hilir sampai tahap pemasaran produk.  Dalam hal ini pembentukan community college adalah salah satu alternatif yang baik.  Di dalam community college, siswa setingkat SMU langsung dididik di lapangan untuk menjadi praktisi yang handal dan siap tempur.  Bagi mereka yang berprestasi dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi terkemuka.  Dengan semakin banyaknya tanaga terampil, maka kegiatan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.    Kombinasi dari sistem Beasiswa Utusan Daerah/Instansi dengan pola community college diharapkan dapat menyediakan sumberdaya manusia yang benar-benar diperlukan dalam pembangunan nasional.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar